Ketua LSM KPK RI Kuansing Fathul Mu'in: Dugaan OTT KPK Harus Jadi Peringatan bagi Pejabat untuk Transparan Kelola Keuangan Daerah
Terkini
01 Jul 2026 00:12
•
2 min read
•
99 views
•
By admin
Ketua LSM KPK RI Kuansing Fathul Mu'in
KUANTAN SINGINGI – Ketua LSM KPK RI Kabupaten Kuantan Singingi, Fathul Mu'in, angkat bicara terkait mencuatnya dugaan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Kuantan Singingi. Menurutnya, terlepas dari proses hukum yang masih berlangsung, peristiwa tersebut harus menjadi pengingat bagi seluruh pejabat daerah agar semakin berhati-hati dalam menjalankan tugas dan mengelola keuangan negara.
Fathul Mu'in mengatakan, transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan kunci utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Ia berharap seluruh aparatur pemerintahan menjadikan peristiwa ini sebagai momentum untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah yang lebih baik.
"Setiap pejabat publik harus menyadari bahwa amanah yang diberikan masyarakat harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Pengelolaan anggaran daerah harus dilakukan secara terbuka, profesional, dan sesuai aturan agar terhindar dari persoalan hukum," ujar Fathul Mu'in.
Ia juga menilai pengawasan terhadap penggunaan anggaran harus terus diperkuat, baik melalui sistem pengawasan internal pemerintah maupun partisipasi aktif masyarakat. Menurutnya, budaya antikorupsi harus dibangun sejak dini di seluruh lini pemerintahan demi mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.
Fathul Mu'in mengajak seluruh masyarakat untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan serta tidak mudah terpengaruh oleh berbagai informasi yang belum terverifikasi. Ia menegaskan bahwa asas praduga tak bersalah harus tetap dijunjung tinggi hingga ada penetapan dan keterangan resmi dari aparat penegak hukum.
"Harapan kami, seluruh pejabat di Kabupaten Kuantan Singingi semakin berhati-hati, menjaga integritas, dan mengedepankan transparansi dalam setiap pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat terus terjaga," tutupnya.
(Red)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Related Articles
Recent Articles
•
SEMINAR HUKUM NASIONAL SEBAGAI WAHANA, MENINGKATKAN PENGETAHUAN HUKUM MASYARAKAT
•
ANGGOTA POLRI BERTUGAS DI POLDA RIAU DITANGKAP TERKAIT KEMATIAN IBU KANDUNG DI SUNGAI APIT, SIAK
•
KUD Karya Bakti Desa Kebon Lado Bersinergi Bersama Masyarakat Samosir, Sumatera Utara
•
Panglima TNI Tutup Esports Championship 2026, Tekankan Sportivitas dan Kebersamaan
•
Masyarakat Diimbau: Kenali Jalur Resmi Perpajakan, Waspadai Pungutan Tidak Berwenang
•
Presiden Prabowo Ingin Salurkan Rp400 Triliun pada 2027: Gerakkan Ekonomi Rakyat dari Daerah
•
Presiden Prabowo Ucapkan Selamat Hari Santri Nasional 2026: Santri Kompak dan Hebat, Indonesia Makin Kuat
•
Kodam XIX/Tuanku Tambusai menjalin kesepakatan awal kerja sama dengan DPP Hulubalang Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR)
•
Polda Riau Bongkar Mafia Solar DPRD Minta Usut Sampai Akar
•
Resahkan Warga Ditlantas Polda Riau Tindak Tegas Knalpot Brong dan Balap Liar
Popular Articles
•
Aktivitas Judi Cap-Jeky dan Peredaran Miras di Gejugjati Berjalan Terbuka, Warga Kesulitan Melapor dan Meminta Kepastian Tindakan
•
PERNYATAAN RESMI: PENEGASAN TERKAIT ISU DAN INFORMASI YANG BEREDAR
•
Ada apa dan kenapa: Tambang Emas Ilegal Batang Natal Menantang Hukum, Nama Rahmad "Toke" Mencuat Ke Publik
•
Klarifikasi Berdasarkan Bukti Percakapan: Keterlibatan Aktif Soleh dan Mujianto dalam Usaha Perjudian Ilegal
•
RSUD Arifin Achmad Buka Lowongan 94 Nakes, Seleksi Gunakan Sistem CAT BKN, Rekrutmen Dibuka Agustus Ini